sekilas.co – Hotel Fairmont Jakarta mendadak disorot usai menjadi tempat berlangsungnya rapat revisi UU TNI (RUU TNI) yang menuai kontroversi. Lantas, berapa tarif menginap di Hotel Fairmont dan apa saja fasilitasnya?
Hotel Fairmont Jakarta merupakan salah satu hotel bintang lima yang berlokasi di jantung ibu kota Indonesia. Hotel ini menawarkan kemewahan dan kenyamanan dengan harga menginap per malam mulai dari Rp2,2 juta.
Hotel ini dikelola oleh jaringan hotel dunia Accor Group, setara dengan brand mewah lain seperti Raffles Hotel, Orient Express, Banyan Tree, Sofitel, Emblems Collection, dan M Gallery.
Sebagai informasi, Hotel Fairmont menjadi bagian dari Senayan Square yang dikembangkan oleh PT Senayan Trikarya Sempana. Perusahaan tersebut merupakan afiliasi Kajima Corporation, Jepang, yang dikenal sebagai kontraktor terkemuka dengan pengalaman global luas.
Hotel ini memiliki 380 kamar dan suite mewah. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas seperti spa, kolam renang luar ruangan, restoran mewah, dan pusat kebugaran.
Terdapat sejumlah ruangan tertutup yang biasa digunakan untuk gelaran event maupun meeting. Mulai dari Grand Ballroom, Jade Room, Emerald Room, Ruby Room, Diamond Room, Opal Room, hingga Sapphire Room.
Pelaksanaan rapat RUU TNI yang dihadiri Komisi I DPR RI dan perwakilan Kementerian Pertahanan digelar di Ruang Ruby 1 dan Ruby 2 yang berada di lantai 3 Hotel Fairmont. Jika kedua ruangan digabung, kapasitasnya dapat mencapai 120 orang.
Daya tarik Hotel Fairmont juga terlihat dari fasilitas di sekitarnya. Lokasinya strategis karena dekat dengan mal kelas atas seperti Plaza Senayan dan Senayan City, serta dekat dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stasiun MRT Senayan.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyebut pemilihan Hotel Fairmont sebagai tempat rapat karena intensitas pembahasan RUU TNI yang sangat tinggi. Karena itu, rapat dinilai perlu dilakukan di luar Kompleks Parlemen Senayan.
Rapat-rapat ini sifatnya maraton bisa jadi selesai malam, tapi dini hari, gitu ya. Jadi butuh waktu istirahat dan paginya harus mulai lagi,” ujar Indra pada Sabtu (15/3/2025).
Indra juga menjelaskan bahwa DPR RI memiliki kerja sama dengan Hotel Fairmont sehingga mendapatkan potongan harga. Ia memastikan bahwa meski tengah melakukan efisiensi, DPR RI masih memiliki dana cadangan untuk menggelar rapat di hotel.
Kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR,tambahnya.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menambahkan bahwa rapat ini merupakan bagian dari konsinyering atau proses pengelompokan daftar inventarisasi masalah. Menurutnya, metode ini lazim dilakukan DPR dan pemerintah dalam pembahasan yang mendesak dan harus segera diselesaikan.
Utut mempertanyakan mengapa hanya RUU TNI yang dikritik ketika rapat dilakukan di hotel, sementara pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Hotel Intercontinental dan RUU Kejaksaan di Hotel Sheraton tidak menuai kritik.
Ya kalau di sini kan konsinyering. Kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu mengelompokkan (daftar inventarisasi masalah), ujar Utut pada Sabtu (15/3/2025).
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai tidak ada urgensi pembahasan RUU TNI hingga harus digelar secara tertutup dan terburu-buru di hotel mewah. Menurutnya, isi RUU hanya mengatur masalah TNI untuk bisa menduduki jabatan sipil.
Memang se-urgent apa sih sampai harus seburu-buru itu? Harus banget sekarang, sampai harus ada di hotel pembahasannya? Tidak ada urgensinya, itu jawaban saya, ujar Bivitri pada Minggu (16/3/2025).
Ia juga menilai pembahasan RUU TNI melanggar konstitusi karena tidak partisipatif dan minim masukan publik.
Jadi nggak hanya partisipatif dalam arti sosialisasi, tapi memang harusnya masukan dari publik itu didengar, itu makna per makna, jelasnya.
Sebagai informasi, Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan menggelar rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, yang memicu kritik publik karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi pemerintah.
